Pemalang Di Ambang Kebangkrutan

Bisa dibayangkan bagaimana jadinya kalau prediksi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) benar-benar terbukti, berarti antara 2 - 3 tahun lagi kita tidak akan melihat lagi Kabupaten Pemalang dalam peta Indonesia.

Seperti yang diberitakan Koran Tempo (4/6) bahwa ancaman kebangkrutan membayangi 16 daerah tingkat II yang anggaran belanja pegawainya di atas 70 persen. Di antara 16 daerah itu, Kabupaten Lumajang paling banyak menghabiskan kas daerahnya untuk pegawai. "Belanja pegawainya 83 persen, sedangkan belanja modalnya hanya 1 persen," kata Yuna Farhan, Sekjen Fitra.

Kabupaten Pemalang berada di nomor urut 7 dari 16 daerah yang terancam kolaps tersebut, yang sebanyak 70 % anggaran daerahnya digunakan untuk membayar gaji pegawai.

Karena sebagian besar anggaran daerah tersedot untuk membayar pegawai, menurut Fitra, anggaran untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik otomatis berkurang. Akibatnya, tujuan dasar otonomi daerah untuk mendekatkan pelayanan publik, "Sulit tercapai karena semakin besarnya ongkos tukang," ujar Yuna.

Setelah era otonomi daerah bergulir, Indonesia kini memiliki 497 daerah otonom setingkat kabupaten dan kota madya.

Menurut kajian Fitra, anggaran daerah untuk membayarkan gaji pegawai cenderung meningkat. Pada 2007, rata-rata daerah mengalokasikan 44 persen anggarannya untuk belanja pegawai. Tiga tahun kemudian, alokasi untuk gaji pegawai menjadi rata-rata 55 persen.

Ironisnya, dalam kurun yang sama, belanja modal mengalami penurunan dari 24 persen menjadi 15 persen.

Situasi besar pasak daripada tiang ini, menurut Fitra, membuat sejumlah daerah terancam bangkrut. Kebangkrutan daerah-daerah itu, kata Yuna, bisa terjadi dalam dua sampai tiga tahun mendatang, "Kalau tak ada revolusi atau moratorium."

Melihat tren keuangan daerah seperti itu, Fitra mendesak pemerintah segera mengubah aturan tentang dana perimbangan daerah dan pusat dengan berbasis produktivitas. Pemerintah harus menciptakan formula yang memberi insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan pendapatannya dan mengurangi belanja pegawainya.

Menurut Fitra, ketidakseimbangan anggaran di daerah juga tak lepas dari kebijakan pegawai yang diatur Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, dan instansi lain.

Tiga kebijakan yang dinilai merusak adalah remunerasi (tunjangan khusus kinerja aparat), kenaikan gaji berkala yang diikuti gaji ke-13, dan rekrutmen pegawai negeri yang jorjoran.

Fitra mengkritik pemberian remunerasi atas nama reformasi birokrasi. "Itu terbukti tak mengurangi perilaku korupsi birokrat," ujar Yuna. Padahal anggaran remunerasi sangat besar. Yuna mencontohkan, remunerasi yang bisa diterima eselon I di Kementerian Keuangan bisa mencapai Rp 46,9 juta.

Perekrutan pegawai negeri sipil, menurut Fitra, juga tak mempertimbangkan pembengkakan beban belanja pegawai. "Seperti pengangkatan sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil," dia menjelaskan. 

Daerah dengan Belanja Pegawai Tertinggi

Nomor	Kabupaten/Kota	Porsi Belanja Pegawai
1	Kota Tasikmalaya	70 persen
2	Kabupaten Klaten	70 persen
3	Kota Bitung	70 persen
4	Kota Padang Sidempuan	70 persen
5	Kabupaten Sragen	70 persen
6	Kabupaten Purworejo	70 persen
7	Kabupaten Pemalang	70 persen
8	Kabupaten Kulon Progo	71 persen
9	Kabupaten Bantul	71 persen
10	Kabupaten Kuningan	71 persen
11	Kota Palu	71 persen
12	Kabupaten Simalungun	72 persen
13	Kabupaten Agam	72 persen
14	Kota Ambon	73 persen
15	Kabupaten Karanganyar	75 persen
16	Kabupaten Lumajang	83 persen

Sumber: Seknas FITRA